Blitar – Radio Perkasa FM, Perkumpulan Aparatur Perangkat Desa (Papdesi) kabupten Blitar meminta PLN menghentikan sementara program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik P2TL karena berpotensi terjadi kericuhan utamanya di tahun politik.
Satu diantara anggota Papdesi Kab.Blitar, Kades Dadaplangu Kecamatan Ponggok Rokimun menyebut, sampai saat ini masih banyak masyarakat belum paham tentang progrgam P2TL termasuk dirinya yang menjabat menjadi kades yang baru kali ini paham tentang P2TL seperti jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan pelanggan dengan sanksi denda.
Hal yang sama disampaikan Humas Papdesi Bagas Wigasto yang mengaku baru menerima sosialisasi P2TL kemarin siang (15/5/23).
Kasus denda PLN ini masih awam di kalangan masyarakat, sehingga diakuinya banyak warga desa meminta tolong pihak-pihak tertentu yang paham untuk memenuhi kebutuhan listrik karena masyarakat tidak paham.
Bagas Wigasto mengatakan, Papdesi ingin ada komunikasi yang membahas secara teknis terkait hal ini karena jika diteruskan program ini tanpa sosialisasi yang jelas bisa menimbulkan kericuhan utamanya di tahun politik seperti saat ini.
Manager PLN UP3 Kediri Leandra Agung memastikan jika selama ini sudah dilakukan. Sosialisasi baik secara online maupun off line namun dirinya tidak menampik jika sosialisasi kurang efektif karena jumlah masyarakat yang banyak.
Leandra menyebut P2TL tetap dilaksanakan sembari terus sosialisasi sampai ke masyarakat, pihaknya juga akan menggandeng aparat desa sebagai saksi pelaksanaan P2TL ini. (April/Rio)
